Sekadar Pembacaan atas (Hampir) Raperda Kota Serang

22.23
“Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.”

—Koentjaraningrat—


SERANG—Koentjaraningrat pernah menulis Pengantar Ilmu Antropologi berpuluh tahun yang lalu. Di dalamnya, sebuah definisi tentang kebudayaan termuat dan kemudian menjadi titik tolak penjabaran unsur-unsur kebudayaan. Tetapi, tidak semua orang bersedia mengingat definisi sesuatu di dalam buku, termasuk definisi budaya hasil pemikiran Bapak Antropologi kita itu.

Raperda Kota Serang tentang Pembinaan dan Pengembangan Budaya Daerah, yang dipublikasikan Radar Banten pada 19 Februari 2013, menunjukkan indikasi bahwa penyusun Raperda tersebut adalah orang-orang yang termasuk ‘tidak mengingat’ definisi budaya. Persoalan itulah yang menjadi materi diskusi Banten Muda Community pada Rabu, 20 Februari 2013 di sekretariat Banten Muda Community.

Diskusi yang dimulai pada pukul 20.00 WIB dan dihadiri sekitar dua puluh lima orang yang berasal dari akademisi dan mahasiswa itu bertolak dari pembacaan masing-masing peserta terhadap Raperda tersebut dan urun rembug yang disusun Ali Faisal. Lewat tulisan ini, penulis mencoba merangkum argumen-argumen yang keluar dan berkembang dalam diskusi yang bersahabat itu.

Pada awalnya, Ali Faisal mencoba menyambung prolog yang disampaikan oleh moderator (Mahdiduri) dengan presentasi urun rembug-nya. Ia menyampaikan bahwa Raperda Kota Serang memuat beberapa kesalahan, dari yang mulai bersifat kebahasaan, susunan logika pasal per pasal, sampai kemiripan (untuk tidak mengatakan ‘sama persis’) antara beberapa ayat dalam Raperda Kota Serang dengan beberapa bagian Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tetapi, Ali Faisal lebih menekankan pada ‘kerdil’-nya pemahaman budaya dalam Raperda Kota Serang tersebut.

‘Kerdil’-nya pemahaman budaya yang dimaksud Ali Faisal bisa dilihat dari bagaimana Raperda Kota Serang tentang Pembinaan dan Pengembangan Budaya Daerah itu justru lebih banyak, bahkan hampir keseluruhan, berisi aturan-aturan mengenai cagar budaya dan kesenian yang bersifat fisikal. Hal-hal lain yang bersifat immateriil seperti bahasa, keyakinan, akal budi, pemikiran, sistem religi, dan kebiasaan tidak dimuat banyak. Tentu berbeda antara cagar budaya, tari, musik, rumah adat, dan pakaian adat yang notabene adalah produk budaya yang bersifat materiil dengan budaya itu sendiri secara keseluruhan.

Dasar yang kerdil itulah yang kemudian berdampak logis pada ayat-ayat di dalam pasal tersebut. Sudah tentu, bentuk muatan lokal yang direncanakan untuk masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar adalah juga hal-hal yang bersifat fisik. Bahkan, upaya pengembangan, pembinaan, dan memperkenalkan budaya Kota Serang secara jelas difokuskan hanya pada perayaan ulang tahun Kota Serang. Dengan kalimat lain, Raperda Kota Serang tentang Pembinaan dan Pengembangan Budaya Daerah tersebut murni menyoal hanya bagian kecil dari kebudayaan.

Lalu, diskusi dihadapkan pada dua kemungkinan simpulan terkait Raperda tersebut; jika memang Raperda itu diniatkan untuk mengatur kebudayaan, maka kekeliruan seperti yang sudah dipaparkan di atas adalah benar; namun jika Raperda itu memang dimaksudkan untuk cagar budaya—tetapi karena ketidakpahaman pembuat Raperda tersebut maka dipakailah kata ‘budaya’ yang abstrak dan kompleks itu. Maka, diskusi ini menawarkan dua hal. Pertama, Raperda Kota Serang tentang Pembinaan dan Pengembangan Budaya Daerah ini harus berangkat dari pemahaman budaya yang menyeluruh sekaligus mendalam kalau memang diniatkan untuk mengatur Pembinaan dan Pengembangan Budaya Daerah; atau kedua, Raperda diubah menjadi hanya tentang cagar budaya saja, meski kemudian masih dibutuhkan beberapa revisi redaksional dan pelengkapan ayat seperti yang terkait penggalian, pendataan cagar budaya, serta penjelasan di bagian ‘juru pelihara’ dan ‘polisi khusus’ pada bab pelestarian, juga register.

Demikianlah, diskusi Banten Muda Community berlangsung. Sebenarnya, ada beberapa hal lain yang disampaikan oleh peserta diskusi, antara lain tentang penetapan budaya kesultanan Banten sebagai jati diri masyarakat Banten, penyebutan peninggalan kesultanan Banten yang berulang kali dan orientasinya yang tampak menilik keadaan pengelolaan peninggalan kesultanan Banten yang dipegang oleh pihak keturunan, serta indikasi lain yaitu Raperda ini dibuat tanpa pengkajian dan penelitian yang mendalam, bahkan cenderung menjadi ‘paste’ atas ‘copy’ beberapa teks aturan-aturan lain yang pernah ada sebelumnya.

Akhirnya, Raperda ini tetap menjadi semacam transformasi dari niat baik yang terbesit di kepala dan hati pembuatnya terkait Banten, meski penulis tiba-tiba teringat potongan sajak seorang penyair, W.S. Rendra: “…niat baik saudara berpihak yang mana?” (Na Lesmana)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »