Proses Panjang RIPKD dan Ekspektasi Budayawan

01.38

Kabar baik itu datang di penghujung tahun 2011, di saat Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten menginisiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tentang penyusunan naskah akademik kebudayaan Banten. Seperti sudah diketahui bersama, FGD merupakan sebuah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang konsep, persepsi dan gagasan dari suatu kelompok/masyarakat. Kabar baik, dikarenakan dengan praktek FGD kebudayaan, ditargetkan akan bisa menjaring informasi yang komprehensif dari para pelaku budaya seputaran budaya Banten yang perlu dilestarikan. Kabar baik, karena  kegiatan tersebut bisa dijadikan masukan awal dalam menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas-dinas terkait, termasuk untuk kepentingan penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) Provinsi Banten.

            Oleh : Mahdiduri


Pada 30 November 2011, FGD pertama dilaksanakan di kantor Bapeda Provinsi Banten, diikuti oleh 40 peserta dari beberapa lembaga. Dalam kesempatan itu yang menjadi narasumber adalah Supratikno Rahardjo dari Universitas Indonesia. Dalam pemaparannya, Supratikno menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kebudayaan daerah hendaknya mengacu pada tiga landasan pokok. Pertama, pembangunan kebudayaan harus ditangani dengan prinsip-prinsip manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring serta evaluasi). Kedua, kegiatan manajemen kebudayaan adalah tindakan yang sah (legitimate). Ketiga, kehidupan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat pendukungnya, tetapi juga tanggung jawab yang diberikan warganya kepada pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan usaha-usaha khusus. Terutama dalam rangka percepatan pengembangan secara sistematis sesuai dengan cita-cita bangsa. Selain itu, dia juga memandang perlu kesadaraan dari tiap pelaku budaya dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama mencermati urgensi cetak biru pelesetarian kebudayaan. Yakni, bahwa kebijakan kebudayaan dapat dijadikan pedoman bagi upaya pengembangan kebudayaan. Juga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai apakah tatanan masyarakat baru nanti berjalan pada arah yang tepat atau salah. Selain itu, kebijakan kebudayaan bisa dijadikan instrument untuk memberikan sumbangan bagi tatanan masyarakat Indonesia baru sebagaimana diamanatkan dalam UUD, Pancasila, TAP MPR 2000 dan visi pembangunan Indonesia 2025.
            Dalam tiap sesinya, Disbudpar menargetkan sekitar 50 orang sebagai peserta aktif, mulai dari ahli bahasa daerah, sejarawan, seniman, akademisi, sampai pemerhati budaya. Dan dari pengamatan saya, tiap sesinya selalu bertambah melebihi kuota. Hal ini mengindikasikan bahwasanya antusiasme pastisipatif pelaku budaya sangat tinggi. Seperti yang terjadi pada FDG ke dua di warung makan sate bebek di Jl, Bhayangkara, pada 12 Desember 2011. Dalam sesi tersebut, tercatat 60 orang hadir sebagai peserta aktif, dan mereka semua berkesempatan untuk menguak kegelisahan selama ini dalam menghidupi kebudayaan.
            Seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta dalam hasil rumusan yang dilansir panitia. Gebar Sasmita menilik tentang pentingnya inventarisasi kebudayaan Banten, baik itu komunitasnya ataupun produknya. Sementara Yadi Ahyadi mengupas tentang upaya kajian kebudayaan Banten yang sudah ada, namun hasilnya tidak pernah sampai ke tangan masyarakat.
            Lain lagi dengan Qibro Pandam yang mengkritisi soal ikonisasi lewat warna. Dia berkeinginan agar Banten berani memunculkan warna sebagai identitas daerah dengan merujuk pada warna masyarakat Baduy. Begitu pula yang disampaikan oleh Wowok Hesti Prabowo, dia menilai lucu jika Banten sebagai salah satu wilayah yang memiliki kebudayaan sangat tua di Indonesia belum memiliki peraturan kebudayaan. Bahkan dia mencermati jika modal pembangunan Banten bertumpu pada kebudayaannya. Kebudayaan Banten sejajar dengan Bali, Yogya atau pun Solo.
            Pada FGD sesi dua yang digelar pada 12 Desember 2012, pembahasan materi belum beranjak dari sesi 1, hanya ada sedikit penambahan informasi atau data baru. Kondisi demikian berlanjut dalam sesi 3 yang digelar pada 20 Desember 2012. Sebuah kondisi yang bagi saya lebih mirip De Javu. Saya merasa, hal itu terjadi bukan karena konsep FGD yang dibiarkan cair begitu saja, tetapi lebih karena peserta tidak dibekali data pendukung oleh tim fasilitator. Pernah saya sebagai peserta meminta agar tiap peserta diberikan Standar Pelayanan Minimal bidang seni/budaya. Tapi apa lacur, entah karena dirasa belum pas waktunya atau apa, akhirnya sampai pelaksanaan FGD Sesi 4 pada 23 Desember 2012 dokumen yang diminta urung dibagikan.
            Bertempat di museum Banten Lama, FGD sesi 4 pun dilanjutkan. Di sana, para peserta sudah dibagi per bidang kebudayaan mengacu pada tujuh unsur kebudayaan Koentjaraningrat. Pada saatnya, tiap bidang berdiskusi mengidentifikasi kebudayaan Banten sampai menentukan arah penanganannya. Diskusi yang di rasa paling alot terjadi di bidang kesenian, mereka beradu argumen membicarakan soal program apa saja yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Sampai akhirnya, para peserta dipertemukan kembali bersama untuk memberikan pandangan per bidang di depan peserta lainnya.
            Nampaknya tahun 2012 ini pun, Disbudpar ingin menegaskan keseriusannya dalam mengusung program penyusunan draft naskah akademik RIPKD. Di tahun naga air ini, rencananya FGD Kebudayaan akan dilanjutkan kembali sebanyak 4 kali. Tentu saja ini patut disyukuri, mengingat di periode ke belakang, para pelaku seni dan budaya tidak pernah dilibatkan (bercermin pada penyusunan naskah akademik tahun 2008). Seperti halnya tahun kemarin, sekarang pun bisa dipastikan para seniman dan budayawan memiliki ekspektasi berlebih akan terbangunnya kondisi berkebudayaan yang menggairahkan. Adanya sebuah kesepahaman antara pemerintah dengan stakeholder kebudayaan dalam bentuk aturan main yang baku (baca; perda) tentang tugas dan fungsi pokok serta hak pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Banten berbudaya.
            Loka karya adalah kegiatan finalisasi hasil FGD yang nantinya akan dijadikan acuan dalam membuat naskah akademik RIPKD, setidaknya itulah yang diskenariokan oleh Disbudpar Banten.

RIPKD, Renstra dan Renja Dinas

            Belum lama ini, penulis berkesempatan mengikuti forum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2013- 2017 dan Rencana Kerja (Renja) 2013 Disbudpar. Tepatnya pada 17-18 April 2012. Dalam acara tersebut, disbudpar mengundang beberapa stakeholder di sektor pariwisata dan kebudayaan, diantaranya PHRI, ASITA, HPI, APPI, Dewan Kesenian seluruh Banten, Pasentra, Pepadi dan beberapa seniman/budayawan.
            Dalam forum itu sendiri, ada beberapa isu utama yang mencuat terkait tata kelola pemerintahan.
Pertama, dalam dokumen RPJMD 2012, pemerintah menempatkan kebudayaan sebagai salah satu program prioritas pembangunan. Adapun isinya sebagai berikut - Pengembangan seni dan budaya di Banten melalui pembangunan gedung-gedung kesenian bertaraf internasional, serta mematenkan kesenian khas Banten yang dilaksanakan melalui revitalisasi sarana dan prasarana kesenian Banten dan mengupayakan pematenan kesenian khas Banten –
            Di satu sisi, peneraan kalimat gedung-gedung kesenian bertaraf internasional menumbuhkan harapan akan terwujudnya apa yang sudah menjadi program prioritas pemerintah tersebut dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, ada pandangan skeptis kalau yang diterakan di atas hanya berupa wacana politis saja. Hal ini beralasan, karena sampai saat ini, jangankan memiliki banyak gedung kesenian, satu gedung kesenian saja belumlah terbangun. Terlepas dari itu semua, satu realita bahwa sampai kapanpun, para seniman/budayawan Banten akan tetap bergerak untuk menyuarakan agar Banten memiliki gedung kesenian yang betul-betul bertaraf internasional.
            Kedua, peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam meloloskan kegiatan serta anggaran kebudayaan sangatlah tidak berpihak. Sudah jadi rahasia umum, angaran kebudayaan sejak awal Banten berdiri sampai sekarang masih sangat sedikit. Program kegiatanpun banyak yang dipangkas, terlebih tahun ini, anggaran Disbudpar sendiri mengalami penyusutan sebesar 700 juta (13.9M > 13.4 M) Penyebabnya adalah hal sepele, bahwa Bappeda memahami kebudayaan masih parsial, serta Bappeda belum menemukan cantolan hukumnya. Seperti yang diakui oleh Babar Suharso selaku kabid PPAP dalam pemaparannya di forum Renstra tersebut, dia mengatakan bahwa baru tahun ini, pihaknya mendapatkan Permenbudpar No.PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesenian.
            Bagi penulis, apa yang diakui Babar tersebut sungguh mengenaskan dikarenakan nampaknya pihaknya memahami kebudayaan hanya sekadar cemilan yang tidak mengenyangkan. Pun hal itu merugikan, karena sejak diterbitkannya permenbudpar tersebut, beragam kegiatan revitalisasi nilai budaya harusnya sudah berjalan secara optimal, tapi terhambat hanya karena Bappeda belum memegang SPM bidang kesenian.
            Ketiga, penyusunan Raperda Pelestarian Kebudayaan yang mesti dipercepat. RIPKD adalah muara pergerakan seniman/budayawan selama ini, karena dengan diterbitkannya RIPKD nanti, ada aturan main jelas perihal tata kebudayaan dalam bahasa hukum yang sifatnya mengikat. Maka, dalam forum Renstra kemarin, para seniman seluruhnya mengusung agar RIPKD menjadi kegiatan Disbudpar pada 2013.
             
***
            Tentu saja, dalam memahami kebudayaan, kita tidak bisa hanya menempatkan kesenian sebagai simbol utamanya. Kebudayaan jauh lebih luas daripada sekedar ragam pertunjukan, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang dipegang/hidup di masyarakat. Slogan Banten Berbudaya, bukan hanya soal kesenian yang berkembang pesat atau tingkat apresiasi masyarakatnya yang tinggi. Kebudayaan menyoal bagaimana kita memberdayakan diri dalam membangun peradaban.
            Tetapi, tidak bisa dinafikkan bahwa ada konvensi bersama yang menyatakan bahwa untuk menakar suatu daerah berbudaya atau tidaknya, tergantung dari kebudayaan fisik yang tercipta dan berkembang. Atas pemikiran itulah, para seniman/budayawan Banten tengah berjibaku memetakan sekaligus memunculkan perlambang-perlambang yang akan menjadi teturus atas kebudayaan Banten. Gedung Kesenian (taman budaya), institusi pendidikan kesenian, RIPKD hanyalah sebagian kecil dari perlambang yang hendak disematkan. Masih ada ribuan perlambang yang mesti kita sepakati dan hadirkan bersama, agar Banten tidak kehilangan jati dirinya sebagai satu bangsa besar.

Menuju Banten Berbudaya!



Share this

Related Posts

Previous
Next Post »